Batu Bara, Metropos24.com – Rapat Paripurna atas Pandangan Umum Fraksi Nota RPJP Bupati Batu Bara TA 2022, agenda rapat di gelar di ruang paripurna Gedung DPRD Batu Bara Jalan Perintis Kemerdekaan Kel.Lima Puluh Kec.Lima Puluh, Selasa (20/6/2023).
Rapat dihadiri Ketua DPRD Batu Bara Safi’i SH, Bupati Batu Bara yang diwakili Russian Heri, Sekretaris Dewan Izhar Fauzi SH, dan seluruh Anggota DPRD Batu Bara. Dalam Sidang 2 Fraksi masing-masing Fraksi Golkar (FG) dan Fraksi Gerindra (FG) menyoroti terkait realisasi pelaksanan APBD TA 2022.
Dalam Pandangannya FG yang dibacakan Rohadi menerangkan, bahwa Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD merupakan hal wajib yang diajukan Pemkab kepada DPRD setiap tahunnya sebagaimna tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pasal 192 No.12 Tahun 2019. Ujar Rohadi.
Fraksi Golkar Berpandangan, setelah mengamati dan Mencermati Realisasi PAD hanya berkisar sebesar 81.90% dan Retribusi Daerah Hanya 85.52%. Kata Rohadi. Rohadi menyarankan kepada Pemkab Batu Bara agar pada saat Pembahasan ke 2 (dua) komponen tersebut dibahas lebih terperinci untuk diketahui apa penyebab sehingga tidak tercapai target realisasi,”ungkapnya.
Selain itu, terkait pendapatan daerah lain FG berpandangan, Pemkab Batu Bara agar menjelaskan realisasi belanja hibah sebesar Rp 3,3 milyard. “Penjelasan yang kami minta sumber hibah, jenis hibah yang diberikan apakah berupa uang, tanah, bangunan ataupun dalam bentuk aset lainnya, dasar pemberian hibah, serta serah terima hibah dari pihak pemberi kepada Pemkab Batu Bara,”pinta Rohadi.
Lebih lanjut Rohadi mengungkapkan realisasi belanja 2022 Rp 1.194.002.086.885,22 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Kemudian Setelah Membaca FG mengklasifikasikan kelompok dan jenis berpandangan Meminta kepada Pemkab menjelaskan Realisasi belanja Modal sebesar 75,11% sementara belanja Gedung 54,23% Terkait belanja Modal Tanah mencapai 124,76% menjadi Perhatian. “Dimohonkan kepada Pemkab batu bara agar memberikan Jawaban serta penjelasan terperinci mengenai belanja modal tanah yang over target”,ungkap Rohadi.
Selanjutnya FG mencermati defisit sebesar ± 50 milyar yang kemudian ditutupi dari SILPA TA sebelumnya sebesar 122 milyard dan Menyoroti Penyertaan Modal Daerah sebesar 4,4 milyar dan meminta penjelasan secara terperinci,Sebut mengakhiri pidatonya.
Fraksi Gerindra (FG) yang di sampaikan Fahri Meliala, ST mengungkapkan, Target Pendapatan TA 2022 Rp 1,185 trilyun semetara realisasi Rp1,143 trilyun. Fahri berkesimpulan,realisasi target pendapatan asli daerah APBD TA 2022 Belum dapat tercapai atau 96,53% di banding TA 2021 sebesar 102,32%,hal apa aja yg jadi penyebab Target tidak Tercapai,ungkapnya.
Lebih Lanjut Fahri menerangkan bahwa Target pendapatan TA 2022 Rp ± 1,185 milyard kemudian realisasi pendapatan Rp ±1,143 milyard, yang berarti terjadi penghematan belanja sebesar Rp ± 94 milyard dari target belanja. Dijelaskannya,”apakah penghematan itu terjadi apakah karena Faktor Efisiensi atau karena banyaknya program kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana,ungkap Fahri
Kemudian lanjut Fahri, mengharapkan kedepanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran semakin di perketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur pengangaran di masa akan datang. “Meminta Kedepanya agar seluruh OPD bekerja lebih keras dan bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga sehingga target yang akan ingin di capai terpenuhi,”tutupnya. Masing-masing 8 (delapan) fraksi lainya turut memberikan pandangan umum terhadap Ranperda ini. (K**)