MEDAN, Metropos24.com –Komisi III DPRD Medan dipimpin Afif Abdillah mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Medan.

Dalam gelar dihadiri
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Benny Sinomba Siregar yang mangaku
“Akan terus berinovasi guna mencapai perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,064 Triliun di Tahun 2023 dari 9 sektor pajak agar dapat maksimal. Salah satunya, dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dinilai berpotensi besar untuk menyumbangkan PAD,” demikian disampaikan Kepala Bapenda Kota Medan, Benny Sinomba Siregar saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Medan, Senin (12/9/2023).

Agenda Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah didampingi Sekretaris Hendri Duin Sembiring dan Anggota Mulia Syahputra Nasution tersebut, turut hadir pihak PLN UP3 Medan Utara.

Adapun peserta rapat, Benny menuturkan, berharap agar perolehan objek PPJ bisa segera terealisasi. Mengingat, percepatan pencapaian perolehan PAD sangat dibutuhkan untuk biaya pembangunan Kota Medan yang gencar terlaksana saat ini.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar target PAD terealisasi sesuai harapan sehingga pembangunan berjalan baik demi kepentingan semua pihak,” tutur Benny.

Menyikapi paparan tersebut, Afif Abdillah menyarankan agar pihak PLN segera merealisasikan PPJ ke Pemko Medan. Sebab, pajak tersebut bersumber dari warga Medan selaku pelanggan PLN yang dikutip bersamaan dengan tagihan rekening listrik.
“Tidak ada alasan untuk memperlambat, apalagi untuk tidak membayar, peruntukannya seperti kita ketahui, yaitu pembangunan Kota Medan,” papar Afif.

Pihak PT PLN Medan pun mengatakan akan segera berkoordinasi dengan PLN Pusat guna keakuratan data dan teknisnya.
Pertemuan Usai, Ketua Komisi III Afif Abdillah juga meminta agar pihak PLN dapat transparan soal data pelanggan PLN di Kota Medan. Sebab berdasarkan data itu, dapat diketahui berapa sebenarnya jumlah besaran yang dikutip setiap pelanggan dan jumlah pelanggan secara keseluruhan.
“Kalau tidak salah ada sekitar Rp630 Miliar dari 772.000 pelanggan. Kita berharap data itu harus transparan dan pembayaran tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan,” imbuhñya menutup

Nurlince Hutabarat