Madina, Metropos24.com – Ratusan guru honorer peserta tes yang tidak lulus masuk PPPK melakukan aksi damai di depan pintu lobi kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara pada Rabu (27/12/2023).
Massa menuntut agar Kepala BKPSDM Abdul Hamid dan Kepala Dinas Pendidikan Dollar Afriyanto agar segera dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan kecurangan pada ujian penerimaan PPPK tahun 2023. Massa yang berunjuk rasa menuntut keadilan dan transparansi soal perekrutan PPPK guru 2023, sambil meneriaki mereka dan membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang bertulisan. “Copot Kepala BKD Abdul Hamid, copot Kepala Dinas Pendidikan Dollar Afriyanto, hapuskan SKTT kembalikan ke nilai CAT BKN, batalkan isi pengumuman, buat perangkingan sesuai pengumuman, dan dimana transparansi ujian SKTT”.
Kedatangan pengunjuk rasa disambut aparat kepolisian dan Satpol PP Pemkab Madina. Mereka sudah berjaga-jaga di lokasi sekitar dua jam sebelum aksi dimulai. Salah satu koordinator aksi mempertanyakan soal tidak diluluskannya mereka, hasil CAT kita ada yang 560 berubah menjadi 400, sungguh di luar dugaan, yang tidak sertifikasi dibuat sertifikasi, apa karena kita tidak ada uang 35 juta, ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Kemudian salah satu guru honorer lainnya juga menyampaikan aspirasi,”saya menyampaikan aspirasi bukan dari diri saya sendiri tapi semua yang ada disini yang merasa kecewa, merasa terdzholimi, dan merasa teraniaya. Sontak para guru membenarkannya.
Pada nilai saya sendiri dalam 10 point SKTT nya 100 lebih, sementara saya mengabdi memperjuangkan sekolah sering membawa anak anak lomba menari, dan melatih segala macam kegiatan untuk lomba, namun nilai SKTT saya tidak sampai 15, hanya 14,8 berarti saya anggap diri saya paling bodoh di Madina, banyak nilai dari ujian BKN yang dikeluarkan nilai lebih rendah dari saya satu jurusan, kenapa bisa lulus SKTT dan nilainya 133, berarti 1 point nilainya 9, luar biasa sementara saya tahu seperti apa dia. Ungkap pengunjuk rasa.
Sekira pukul 12.01 Wib, Sekdakab Alamulhaq, Asisten I Setdakab Sahnan Pasaribu, dan Asisten III Lismulyadi keluar dari lobi ruang kerja bupati. Mereka berdiri di dekat tangga tempat biasa mobil dinas bupati parkir dengan pengawalan petugas keamanan. Namun begitu hendak berbicara, bergemuruh teriakan dari para pengunjuk rasa bahwa mereka tidak mau menyampaikan aspirasi kepada sekdakab. “Mana nyali bupati,”kata salah seorang guru laki-laki dari kerumunan pendemo.
Hal tersebut membuat Alamulhaq terdiam dan tidak melanjutkan kata-kata pembuka yang disampaikannya. Tidak sampai tiga menit berdiri di tangga, sekdakab dan pejabat lain yang mendampinginya meninggalkan tempat itu lantaran tidak dikehendaki para guru honorer. Sekitar 15 menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 12.19 Wib, Wakil Bupati Atika Azmi Utami menemui pengunjuk rasa didampingi Alamulhaq, Sahnan Pasaribu, Lismulyadi, Abdul Hamid, dan Dollar Hafriyanto.
Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil. Atika membacakan surat yang hendak dikirim pemkab ke Kementerian PAN RB terkait usulan agar mereka yang tak lulus PPPK dapat diterima pada tahun 2024. “Ini ansor (angin sorga),” teriak seorang guru wanita dari belakang. Pengunjuk rasa berkali-kali meneriaki Atika lantaran penjelasan yang disampaikan tidak sesuai harapan pengunjuk rasa. Sebab ia hanya fokus meyakinkan agar guru honorer sabar lantaran akan diangkat jadi PPPK pada tahun depan, sedangkan pendemo meminta nilai SKTT dibatalkan.
Karena Wabup Atika terus diteriki sebagai tanda tidak ada titik temu, sekitar pukul 12.27 Wib dirinya meninggalkan para penuntut keadilan. Pada sore harinya, Bupati Madina Ja’far Sukhairi akhirnya menerima pendemo di rumah dinas bupati. (Juliani Nasution)
