Medan,metropos24.com Sepertinya perbuatan korupsi ditanah air sudah menjadi darah daging oleh sekelompok oknum para pejabat di negeri ini tak berkesudahan. Tak heran, walaupun banyak para pejabat di daerah terjerat kasus korupsi namun masih saja melakukan hal yang sama. Budaya malu pada dasarnya merupakan suatu norma sosial yang mengajarkan individu untuk membatasi perilaku mereka agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.

Korupsi sendiri digolongkan sebagai serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara/daerah, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat disuatu negara maupun di daerah.

Dalam perspektif budaya hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, ekonomi, agama dan hukum.
Meskipun demikian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah melarang dan mengaturnya namun perilaku korupsi ini kerap kali terjadi di daerah maupun di tingkat pusat. Kata Ketua Umum Koalisi Mahasiswa dan Pribumi (KOMPRI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kurnia Hasibuan, lewat sambungan selulernya, Sabtu (29/6/2024).

Dia mencontohkan bahwa salah satu kegiatan Bimtek Kepala Desa di Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang tersebar di 303 desa menghambur-hamburkan uang negara yang bersumber dari APBN lewat Dana Desa ini berpotensi dengan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Betapa tidak, kegiatan Bimtek 303 Desa se-Kabupaten Padang Lawas yang digelar dalam satu bulan menghabiskan anggaran mencapai puluhan miliar cukup fantastis bukan, katanya.

“Jika dalam satu tahun anggaran kata dia, berapa puluhan miliar lagi anggaran dana desa tergerus untuk kegiatan itu-itu juga yang manfaatnya tidak tersentuh terhadap kepentingan masyarakat di desa tersebut.
Jangankan untuk kemajuan pembangunan maupun perekonomian masyarakat di daerah itu, jalan dipedasaan saja masih banyak yang kupak kapik dan berlobang butuh perbaikan dari pemerintah desa setempat,” terangnya.

Bahkan, kegiatan Bimtek di Kabupaten Padang Lawas ini dianggap suatu pemubajiraan anggaran dan tidak tepat sasaran. Dia menduga kurangnya pengawasan kinerja para pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait penggunaan pengelolaan Dana Desa (DD) yang selama ini dijadikan sapi perah oleh segelintir oknum di daerah. Untuk itu, hal ini tentunya menjadi PR nya Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga ikut terlibat terkait kegiatan Bimtek yang selama ini diselenggarakan di Kabupaten Padang Lawas, ucap Ketum KOMPRI Sumut.

Kurnia merasa prihatin minimnya perhatiaan, pengawasan dan bahkan rasa kepedulian pemerintah daerah hingga Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas bersama Ketua APDESI beserta jajarannya menjadi ajang korupsi diduga mendapat restu dari orang nomor satu di Pemkab Palas, ujarnya

Menanggapi tudingan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kadis PMD) Kabupaten Padang Lawas, Faisal Siregar, terkesan tutup mulut soal kegiatan Bimtek yang dilaksanakan semasa kepimpinannya yang membawahi 303 desa se-Kabupaten Padang Lawas. Bungkamnya Kadis PMD Kabupaten Palas saat dikonfirmasi media melalui WhatsApp kemarin. Namun, konfirmasi di WhatsApp Faisal hanya dibaca dan centang dua warna biru.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Padang Lawas, Hamdani, Kepala Desa Batang Lubuk Sutam dan Ketua Apdesi Kecamatan Sihapas Barumun ketika dikonfirmasi juga tak berkomentar. Ketiga kepala desa di Kabupaten Padang Lawas ini lebih baik diam dari pada bersuara. Hal itu berdasarkan konfirmasi di WhatsApp mereka tak satupun menanggapinya.(ZN)